TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Puluhan karyawan PT Samudra Sentosa Kota Bitung mendatangi kantor DPRD Kota Bitung untuk menyampaikana aspirasi mereka terkait masalah ketenagakerjaan, Rabu (10/8/2011).
Awalnya mereka hendak melakukan aksi demo di gedung DPRD namun karena bertepatan dengan ada kegiatan puluhan demonstran yang terdiri dari pria dan wanita ini menyampaikan aspirasi mereka diruang aspirasi DPRD Kota Bitung. Dalam pertemuan yang sudah berlangsung lebih dari sekali para pendemo yang datang bersama dengan ketua Serikat Buruh sejahtra Indonesia (SBSI) diterima langsung oleh personil komisi A, diantaranya ketua komisi Laode Sumila, Victor Tatanude, dab Vonny Sigar. Dalam kesempatan ini Robby Supit sebagai ketua SBSI Bitung menyatakan kalau aksi ini merupakan gerakan yang spontanitas terjadi. "Ini gerakan spontanitas kami lakukan untuk mempertanyakan masalah yang sudah dua tahun tidak ada kejelasan dan kepastian," tutur Robby.
Menurutnya PT Samudra Sentosa sampai saat ini tidak memberikan kepastian untuk status dari karyawan yang saat ini hadir di gedung aspirasi terkait status mereka. "Sampai saat ini tidak ada kepastian yang layak apakah mereka masih sebagai karyawan PT Samudra Sentosa atau tidak dan masalah pemberian THR kepada mereka," tuturnya.
Karena itu sebagai pertanggung jawaban dari organisasi pekerja kami bersama dengan mereka mendatangi dan bertemu dengan wakil rakyat di DPRD Kota Bitung. Menanggapi aspirasi mereka ketua komisi A DPRD Bitung Laode Sumila mengatakan kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi merupakan beban moral dari DPRD Kota Bitung sebagai wakil rakyat. "Kami juga memiliki beban moral dari keberadaan karyawan yang belum menerima haknya," kata Laode.
Terkait tuntuntan yang diinginkan oleh para pendemo menurut Laode pihak DPRD Bitung tidak memiliki hak untuk memerintahkan atau pun mendesak agar pihak perusahaan memenuji keinginan karyawannya. "Namun DPRD masih memilliki keterbasan untuk mengambil keputusan dari masalah ini," tambahnya.
Untuk itulah langkah yang akan diambil oleh DPRD Kota Bitung akan segera melakukan pertemuan atau rapat dengar pendapat dengan instansi terkait membicarakan masalah ini. "Kami. akan mengundang pihak terkait seperti karo Hukum, Disnaker kota dan provinsi, pihak PT Samudra Sentosa, SBSI, karyawan, dan DPRD sendiri untuk membicarakan masalah ini," tuturnya
sembari menekankan untuk sikap dan putusan membayar hak dan kewajiban dari pada karyawan tidak DPRD punya wewenang apalagi dengan menggunakan unsur pemaksaan.
Mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Laode Robby mengusulkan bukan hanya pihak-pihak diatas yang dihadirkan perlu ada dari pihak Dinas Sosial. "Karena dalam menyelesaikan masalah ini butuh waktu sementara itu karyawan perlu makan dan lain-lain, dari mereka mendapat itu kalau belum digaji oleh perusahan, disinilah peran dari Depsos," tuturnya.
Dinsos harus memberikan bantuan kepada para karyawan yang sedang memperjuankan nasib mereka saat ini. Disamping itu ada juga aspirasi yang disampaikan oleh karyawan terkait permasalah UMP mereka. "Sudah dua tahun UMP kita tidak pernah naik," keluh seorang karyawan. Selain itu dalam pertemuan nanti SBSI dan karyawan meminta DPRD untuk mangagendakan pertemuan Multi Nabati Sulawesi (MNS). "Sejak 2 Minggu berjalan pada kepemimpinan yang baru sudah 18 buruh yang di PHK," kata seorang demonstran.
Terpisah Victor Tatanude mengatakan kepada para demonstran agar lebih baik dan bisa direspons oleh pemerintah tuntukan dari aksi yang dilakukan oleh SBSI dan keryawan PT Samudra Sentosa dibuat tembusannya. "Kalau boleh pernyataan ataupun tuntutan dari para pendemo harus ada tembusan kepada walikota bitung, kapolres, gubernur, Disnaker kota dan provinsi," kata Victor.
Diakhir pertemuan ketua komisi A Laode Sumila akan menjadwalkan untuk memanggil semua pihak terkait dalan rapat dengar pendapatan selanjutnya.
"Secepatnya kami akan proses untuk panggil mereka rencanannya pada tanggal 19 Agustus 2011," kata dia. Pertimbangannya dalam beberapa minggu kedepan DPRD Kota Bitung akan melaksanakan sejumlah agenda nasional yang telah terjadwalkan. Sebagai penutup Vonny Sigar berjanji sebelum idul fitri masalah ini akan diselesaikan.
"Kami akan upayakan hearing sebelum idul fitri mengingat pertemuan kali ini hanaya sebatas pertemuan dan kami akan melakukan tindakan untuk mengundang mereka," pungkas politisi dari partai Hanura ini.
Sumber : manado.tribunnews.com
0 komentar:
Posting Komentar