Cari Blog Ini

Jumat, 23 September 2011

DPRD Bitung Tegaskan Pengurangan THL Pemkot Bitung Perlu Di Kaji

Bitung, BP: Kebijakan pemerintah kota Bitung untuk mengurangi sekitar 50 persen tenaga harian lepas (THL) dari total keselurahan berjumlah 1074 orang yang cukup memakan anggaran APBD sekitar Rp.5 Miliar lebih.
Kebijakan tersebut mendapat tanggapan dari komisi A DPRD dimana salah satu anggotanya Viktor Tatanude SH menegaskan bahwa pengurangan secara besar-besaran tersebut bukanlah keputusan yang baik.

Menurut Tatanude,jika hal ini tetap di lakukan maka akan lebih menambah persoalan baru seperti gangguan emosional para THL yang di istirahatkan,kemudian bertambahnya pengangguran.

Langkah ini tak sesuai lagi dengan visi dan misi pasangan walikota Hanny Sondakh dan wakil walikota Max Lomban (SOLO) salah satunya mengatasi masalah pengangguran.

Dari penilaian komisi A yang di iyakan wakil ketua Ir.Maurits Mantiri mengungkapkan bahwa sebagian besar pekerjaan di perkantoran banyak melibatkan para THL.

Jika di bandingkan dengan kinerja PNS maka bisa di bandingkan bahwa sebagian besar THL memiliki potensi jauh lebih hebat dari PNS yang nota benenya banyak menerima pendapatan.

Lanjut Tatanude,pemkot Bitung seharusnya mencari solusi lain seperti memberdayakan dan memanfaatkan potensi yang hingga kini belum di fungsikan dalam memacu peningkatan pendapatan daerah.

Karena selama ini, melalui anggaran yang ada pemkot Bitung bisa membayar gaji seluruh THL, salah satu langkah yang baik saran Tatanude adalah tidak mengurangi THL tapi tunjangan penghasilan pegawai(TPP) pejabat esselon II di kurangi Rp.1 juta per pegawai sedangkan pejabat esselon III di kurangi Rp.500 ribu.

Cara inilah menurutnya sangat baik,di samping bisa membayar seluruh gaji THL anggaran publik tidak akan tergeser.

Satu hal yang meski di waspadai bila pengurangan THL ini di lakukan, terang Tatanude, takutnya ke depan akan muncul THL-THL siluman yang dalam tanda kutip adalah titipan-titipan pejabat.

Berbagai kajian harus di lakukan dengan melibatkan eksekutif, legislatif, aktifis, LSM dan wartawan agar seleksi terhadap THL benar-benar berkualitas sesuai kebutuhan SKPD. by. bitungpost.com

0 komentar:

Posting Komentar